Adnan : Hakim Skandal Wisma Atlet Tidak Bermutu

Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution mengusulkan penggantian majelis hakim pada persidangan skandal wisma atlet. Adnan Buyung menilai sidang yang sudah menghadirkan sejumlah politisi ini berjalan tak kredibel dan penuh intrik sehinga tidak bermutu.

Skandal wisma atlet dianggap kasus yang besar sehingga diperlukan penanganan oleh hakim yang memiliki kredibilitas tinggi. “Harus dicarikan hakim yang lebih cerdas dan berpengalaman,” kata Adnan Buyung Nasution di Jakarta, Rabu (22/2) siang.

Namun usulan Adnan Buyung ditentang Hakim Agung, Gayus Lumbuun. Penggantian hakim dianggap membuat sidang pengadilan tak kokoh karena mudah dipengaruhi opini publik. “Tidak boleh masyarakat memilih-milih hakim. Semua hakim bagus,” katanya.

Pengelolaan PAD Kota Langsa Bobrok

Secara umum manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa, tidak akuntabel alias bobrok terutama menyangkut pengutipan restribusi parkir, sarang burung walet pajak jasa perhotelan dan restoran yang memiliki potensi besar dalam pencapaian target PAD selain rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) Pemko Langsa, selaku penghasil PAD dalam mengajukan laporan setiap triwulan atau tiga bulan sekali tidak pernah diberikan kepada pihak Legislatif.

Hal itu disampaikan Ketua Ketua Komisi C, Fraksi partai Golkar DPRK setempat, Drh. Rubian Harja beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, dengan tidak diberikannnya laporan tersebut maka bagaimana kita tau dimana kendala dan apa yang harus dilakukan untuk mengupayakan agar penghasilan PAD sesuai target.(Sabtu, 02 Okt 2010 12:20 WIB, Medan Bisnis)

“Padahal, kami sudah menganjurkan untuk diberikan setiap per triwulan laporan keuangannya tetapi tidak diberikan, sehingga dikhawatirkan hal seperti ini nantinya membuat setiap tahunnya APBK mengalami defisit,” ujarnya.

Dikatakan, kondisi seperti ini, maka bisa dikatakan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki setiap kepala SKPK tidak ada alias tidak mampu bekerja semaksimal mungkin karena hanya bekerja dalam tupoksi rutinitas saja. Padahal, jika mau berpikir secara rasio mereka dapat menggali lagi sumber potensi yang sudah ada untuk dicapai lebih besar lagi targetnya

BOT (Build, Operate and Transfer) Agreement

Pasal 62 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG mengatur sebagai berikut :

(1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

(2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun yang dimaksud dengan kaidah pembangunan yang berlaku dalam Pasal 62 ayat (3) PP diatas menunjuk bahwasanya dalam pembangunan bangunan gedung berlaku sistem pembangunan gedung dengan sistem seperti disain dan bangun (design build), bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT), dan bangun milik guna (build, own, operate/BOO).

Apa yang dimaksud dengan sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT)? sistem bangun guna serah atau yang lazimnya disebut BOT Agreement adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk di atasnya didirikan suatu bangunan komersial oleh pihak kedua (investor), dan pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan fee (atau tanpa fee) kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasionalkan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir. Dalam praktik hukum konstruksi dikenal beberapa model BOT Agreement seperti BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) dan atau BLT (Build, Lease and Transfer).

Berdasarkan pengertiannya sebagaimana dimaksud di atas maka unsur-unsur perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement, adalah :

a. Investor (penyandang dana)
b. Tanah
c. Bangunan komersial
d. Jangka waktu operasional
e. Penyerahan (transfer)

Berdasarkan unsur yang terkandung dalam perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement maka pada dasarnya ada pemisahan yang tegas antara Pemilik (yang menguasai tanah) dengan Investor (penyandang dana).

Obyek dalam perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement kurang lebih :

1. Bidang usaha yang memerlukan suatu bangunan (dengan atau tanpa teknologi tertentu) yang merupakan komponen utama dalam usaha tersebut disebut sebagai bangunan komersial.

2. Bangunan komersial tersebut dapat dioperasikan dalam jangka waktu relatif lama, untuk tujuan :

- Pembangunan prasarana umum, seperti jalan tol, pembangkit listrik, sistem telekomunikasi, pelabuhan peti kemas dan sebagainya
- Pemangunan properti, seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen dan sebagainya.
- Pembangunan prasarana produksi, seperti pembangunan pabrik untuk menghasilkan produk tertentu.

Perjanjian sistem bangun guna serah (build, operate, and transfer/BOT) atau BOT Agreement terjadi dalam hal, jika :

1. Ada pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah, ingin membangun suatu bangunan komersial di atas tanahnya tetapi tidak mempunyai biaya, dan ada investor yang bersedia membiayai pembangunan tersebut.

2. Ada investor yang ingin membangun suatu bangunan komersial tetapi tidak mempunyai tanah yang tepat untuk berdirinya bangunan komersial tersebut, dan ada pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanahnya unt tempat berdirinya bangunan komersial tersebut.

3. Investor membangun suatu bangunan komersial di atas tanah milik pihak lain, dan setelah pembangunan selesai investor berhak mengoperasionalkannya untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu operasional, pihak pemilik tanah berhak atas fee tertentu.

4. Setelah jangka waktu operasional berakhir, investor wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya beserta bangunan komersial di atasnya. (sumber : http://advokatku.blogspot.com)